by

DPW PKB LAMPUNG Warnai Ramdhan Dengan Aksi Santunan Anak Yatim

Lampung Timur – Setelah sehari sebelum menggelar acara pembagian takjil, kali ini DPW PKB Provinsi Lampung menggelar acara serupa. Masih berkaitan dengan Bulan Suci Ramadhan, kali ini PKB Provinsi Lampung menggelar acara pembagian santunan kepada anak yatim dalam acara bertajuk PKB Berbagi.

Adalah legislator DPR RI Fraksi PKB Ela Nuryamah yang hadir langsung memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Desa Margasari di objek Wisata Mangrove Sekar Bahari Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Selasa 20 April 2021.

Secara simbolik dihadirkan 20 anak yatim piatu yang menerima santunan. Turut hadir Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya. Hadir pula unsur tokoh pemuda dan masyarakat setempat.

“Hadir 20 anak yatim piatu yang secara simbolis menerima santunan. Sekaligus juga mendengarkan keluhan masyarakat seperti pengembangan wisata mangrove, tambahan track, jalan infrastruktur menuju wisata, musholla di lokasi wisata dan WC umum,” ujar Ela diwawancarai setelah acara.

Menurut pengurus DPW PKB Lampung ini, sejumlah permasalahan yang diadukan warga seperti Kondisi pabrik Es milik pemerintah sudah tidak beroperasi.
Padahal nelayan per hari bisa membutuhkan ribuan es balok.

“Mesin produksi es nya rusak sehingga tidak beroperasi, serta pom minyak di dermaga juga tidak berfungsi. Hal ini sangat memperihatinkan padahal potensi desa Margasari luar biasa untuk berkembang terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
saya langsung ke pabrik es tadi dan pom yang di dermaga,” jelasnya.

Sebagai wakil masyarakat Lampung di DPR RI, Ela menyatakan siap menampung dan berusaha mencari solusi permasalahan ini.

Untuk pengembangan wisata yang pengelolaannya oleh KUB dan Karang Taruna akan kita ajukan bantuan dengan mitra di komisi XI, terkait pabrik es dan pom dermaga akan kita coba berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait duduk perkara serta juknisnya. apakah bisa di perbaiki dengan anggaran pemda atau harus kembali ke kementrian KKP karena dulu dibangun oleh KKP yang nantinya bisa dikelola oleh bumdes,” paparnya.

gagasankita.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed